Wagub Chusnunia Ikuti Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 dan Arahan Presiden

1,215 views

Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, didampingi Kepala OJK Provinsi Lampung dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung mengikuti Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 secara virtual dari Mahan Agung, Senin (6/2/23).

Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perhatian dan dukungan pada sektor UMKM mengingat peran usaha kecil pada perekonomian nasional yang sangat besar dan menjadi kekuatan ekonomi Indonesia.

“Jangan dilupakan yang kecil-kecil. Jangan dilupakan yang mikro, kecil, dan menengah. Berikan suntikan kepada mereka sebanyak-banyaknya, tentunya dengan kehatian-hatian yang tinggi,” kata Presiden.

Presiden kemudian meminta dukungan yang konkrit pada sektor hilirisasi di semua komoditas, seperti CPO, Minerba, Sumber Daya Alam Laut. Presiden mengatakan bahwa konsistensi hilirisasi merupakan kunci Indonesia untuk melompat menjadi negara maju.

“Hilirisasi itu menjadi kunci, konsistensi kita di dalam industrialisasi, hilirisasi menjadi kunci,” kata Presiden.

Menurut Presiden, nilai tambah yang dihasilkan oleh hilirisasi sangat besar. Proyeksi dampak hilirisasi minerba dan gas akan menambah Produk Domestik Bruto (PDB) dan membuka lapangan kerja hingga 9,6 juta.

Di akhir arahannya, Presiden Joko Widodo meminta OJK memberi perhatian terkait perlindungan terhadap produk jasa keuangan, baik asuransi, pinjaman online, investasi, tur haji dan umroh, karena langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Presiden juga meminta agar pengawasan terkait pinjaman online hingga investasi ditingkatkan.

“Hati-hati, yang kita bangun adalah trust. Kalau sudah kehilangan itu, sulit membangun kembali. Saya yakin, OJK yang sekarang, bisa,” kata Presiden Jokowi.

Turut hadir dalam kegiatan yang bertemakan “Penguatan Sektor Jasa Keuangan Dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi” tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Kepala BPKAD, Plt Karo Perekonomian. (*)

BACA JUGA :   Susun Raperda Terkait Adat, Komisi I DPRD Lampung Gelar Diskusi