JAKARTA – Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, meminta seluruh elemen bangsa menghormati kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan calon Wakil Presiden pengganti, menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Yuddy, konstitusi telah mengatur secara tegas mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan. Dalam ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Wakil Presiden berdasarkan calon yang diajukan Presiden.
“Konstitusi kita sangat jelas. Ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari calon yang diajukan oleh Presiden. Secara formil, Presiden memang mengajukan dua nama. Namun secara substansi, konstitusi menempatkan Presiden sebagai pihak yang menentukan siapa yang layak mendampinginya. Para perumus amandemen UUD 1945 secara sadar memberikan kewenangan itu kepada Presiden, bukan kepada partai, bukan kepada fraksi, dan bukan kepada kelompok mana pun,” ujar Yuddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) sekaligus mantan Duta Besar RI untuk Ukraina itu menilai, kewenangan tersebut sejalan dengan karakter sistem presidensial. Sebab, Presiden merupakan pemegang tanggung jawab utama atas penyelenggaraan pemerintahan hingga akhir masa jabatan pada 2029.
Atas dasar itu, menurut Yuddy, Presiden memiliki hak untuk mempertimbangkan sosok yang dinilai paling tepat menjadi pendampingnya dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Maka wajar dan sah jika Presiden memiliki preferensi pribadi tentang siapa yang paling tepat mendampinginya. Preferensi itu bukan selera semata, melainkan kebutuhan tata kelola. Tidak ada pemimpin yang bisa bekerja efektif dengan wakil yang tidak ia percayai sepenuhnya,” ujarnya.
Yuddy tidak mempersoalkan apabila berbagai pihak, termasuk partai politik, tokoh masyarakat, maupun elemen lainnya, menyampaikan usulan nama calon Wakil Presiden. Namun, ia menekankan bahwa keputusan akhir mengenai figur yang dikehendaki tetap harus dihormati.
“Namun pada akhirnya, kita semua perlu memberikan penghormatan, kepercayaan, dan dukungan penuh kepada siapa pun yang menjadi pilihan Presiden,” katanya.
Ia juga mengingatkan anggota MPR agar mempertimbangkan kehendak Presiden Prabowo dalam proses pemilihan Wakil Presiden nantinya. Menurutnya, kesamaan pandangan antara Presiden dan wakilnya menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga efektivitas pemerintahan.
“Para anggota MPR yang mulia harus mengetahui siapa yang diinginkan Presiden sebagai pendamping pemerintahannya hingga tahun 2029. Dengan memahami kehendak itu, MPR dapat menghormati sekaligus memberikan dukungan penuh atas pilihan beliau, demi pemerintahan yang solid hingga akhir masa jabatan,” tuturnya.
Dari perspektif ekonomi politik, Yuddy berpandangan bahwa sosok Wakil Presiden mendatang harus mampu membantu Presiden menyelesaikan berbagai agenda pemerintahan, bukan justru menambah persoalan baru.
Ia menilai, figur yang dibutuhkan adalah orang yang telah memiliki hubungan kepercayaan kuat dengan Presiden serta memahami visi dan arah kebijakan pemerintahan. Hubungan tersebut, kata dia, tidak dapat dibangun secara instan.
“Kepercayaan seperti itu tidak bisa dibangun dalam hitungan minggu. Ia lahir dari perjalanan panjang bersama,” ujarnya.
Selain faktor kepercayaan, Yuddy menyebut kemampuan membangun komunikasi dengan parlemen dan berbagai kekuatan politik juga menjadi kriteria penting. Termasuk kemampuan menjalin hubungan dengan kelompok politik di luar koalisi pemerintah agar agenda pembangunan tidak terganggu oleh dinamika politik.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, ia juga menilai Wakil Presiden perlu memiliki pemahaman mendalam mengenai kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran negara.
“Pasar dan dunia usaha membaca setiap sinyal politik. Wakil Presiden yang terbiasa mengawal kebijakan ekonomi dan keuangan negara akan memperkuat kepercayaan investor, sekaligus memastikan program-program Presiden mendapat dukungan anggaran yang tepat,” katanya.
Yuddy turut menyoroti pentingnya kemampuan seorang Wakil Presiden dalam membangun dialog dan menjembatani perbedaan di tengah masyarakat. Menurutnya, pendekatan komunikasi yang terbuka dapat mengurangi potensi konflik politik sekaligus membuat pemerintahan lebih efektif.
“Indonesia juga membutuhkan wakil yang terbiasa menyelesaikan persoalan dengan dialog, mampu menjembatani kelompok yang berbeda pendapat, dan mau mendengar aspirasi rakyat dari berbagai lapisan. Dalam bahasa ekonomi politik, figur seperti ini menurunkan biaya transaksi politik.
Pemerintahan menjadi lebih efisien karena energi tidak habis untuk mengelola konflik, melainkan untuk bekerja,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yuddy mengingatkan bahwa posisi Wakil Presiden dalam sistem presidensial semestinya menjadi pendukung utama Presiden, bukan membentuk pusat kekuasaan tersendiri.
“Yang dibutuhkan adalah sosok yang terbiasa bekerja tanpa membangun panggung sendiri, yang lebih memilih menyelesaikan persoalan di balik layar daripada mencari sorotan. Wakil seperti itulah yang benar-benar meringankan beban Presiden,” katanya.
Ia berharap proses pengisian jabatan Wakil Presiden dapat berjalan dengan lancar, tenang, dan tidak berlarut-larut. Sebab, ketidakpastian politik yang berkepanjangan dikhawatirkan turut memengaruhi kepercayaan pasar serta stabilitas perekonomian nasional.
“Semakin cepat semua pihak menghormati pilihan Presiden, semakin cepat pemerintahan kembali utuh dan fokus bekerja untuk rakyat. Mari kita hormati suara hati Presiden, dan percayakan kepada para anggota MPR yang mulia untuk mewujudkannya,” pungkasnya. (dit)
