JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mencermati temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad.
KPK menyatakan akan terlebih dahulu mengkaji apakah terdapat indikasi tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tersebut sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya perlu menelaah hasil temuan ICW, termasuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam pengadaan jasa pemengaruh tersebut.
“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.
Budi juga menegaskan, aspek kewenangan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi KPK untuk menentukan apakah temuan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh lembaga antirasuah itu.
“Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak? Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak,” katanya.
Menanggapi dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan tersebut, Budi menyarankan agar kementerian terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa.
Evaluasi tersebut, menurut dia, perlu mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian terhadap hasil pengadaan.
“Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya,” ujar Budi.
Sebelumnya, ICW pada 9 November 2026 mengungkap adanya delapan paket pengadaan jasa influencer di dua kementerian dengan nilai keseluruhan mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
Rinciannya, lima paket pengadaan berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024. Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk periode 2025 hingga 2026.
Dalam temuan tersebut, PT Rans Animasi Indonesia tercatat sebagai penyedia jasa. Pengadaan mencakup publikasi konten melalui Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment.
Selain promosi melalui media sosial, kerja sama itu juga mencakup kehadiran Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dalam sejumlah kegiatan kementerian.
ICW sebelumnya menyoroti dugaan pengadaan yang mengarah pada satu penyedia jasa sehingga berpotensi membatasi kesempatan perusahaan lain untuk mengikuti proses pengadaan.
Organisasi pemantau korupsi tersebut juga mempertanyakan potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pejabat publik sekaligus figur yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan penyedia jasa tersebut.(jpn/dim)
