JAKARTA – Pemerintah menargetkan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) berlangsung hingga 2028. Perbaikan infrastruktur publik dan pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi bagian penting dalam agenda tersebut.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, menegaskan bahwa pelaksanaan program pemulihan terus dikawal agar berjalan sesuai rencana.
Penegasan itu disampaikan Tito dalam rapat perkembangan penanganan infrastruktur dan fasilitas UMKM pascabencana di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (28/10/2026).
“Poin yang paling penting adalah pemulihan percepatan rehab-rekon bencana Sumatera terus berjalan dan ini berjalan sampai tahun 2028,” jelas Tito.
Berdasarkan rencana induk yang telah disusun, program pemulihan pascabencana Sumatera dilaksanakan dalam rentang 2026 hingga 2028. Pelaksanaannya mencakup perbaikan sarana dan prasarana yang rusak serta dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
Tito menyoroti peran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam menangani kerusakan infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, sungai, hingga fasilitas pendidikan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pendangkalan sungai akibat sedimentasi. Kondisi tersebut perlu segera ditangani untuk mengurangi risiko banjir, terutama ketika hujan deras kembali mengguyur wilayah terdampak.
“Karena sedimen ini kalau tidak ditangani, hujan lebat sedikit, banjir lagi,” terang Tito.
Menurut Tito, proses pemulihan tidak bisa dilakukan secara instan karena dampak bencana cukup luas. Tantangan semakin besar ketika bencana susulan terjadi dan kembali merusak infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki.
Meski menghadapi kendala tersebut, pemerintah memastikan penanganan tetap berlanjut demi keselamatan masyarakat.
“Tapi itu tantangannya kita, kita enggak akan berhenti untuk menangani dalam rangka untuk menyelamatkan rakyat,” jelasnya.
Infrastruktur dan UMKM Jadi Perhatian
Dalam forum yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto memaparkan perkembangan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sepanjang 2026.
Pekerjaan tersebut meliputi penanganan jaringan irigasi, sungai, jembatan nasional, jalan nasional, serta fasilitas kesehatan dan tempat peribadatan.
Apri menegaskan, upaya pemulihan akan terus didorong dengan memperhatikan ketepatan sasaran dan keberlanjutan hasil pembangunan.
“Proses pemulihan akan terus kami dorong agar tidak hanya cepat tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain infrastruktur, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatera.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, kementeriannya menyiapkan sejumlah langkah untuk membantu pelaku usaha kembali menjalankan aktivitas bisnisnya.
Program tersebut mencakup penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) bagi 200.000 usaha mikro, penyediaan peralatan produksi, pemberdayaan UMKM, serta layanan Klinik UMKM Bangkit.
Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap di wilayah terdampak. Melalui langkah tersebut, pemulihan diharapkan tidak hanya memperbaiki fasilitas fisik, tetapi juga membantu menggerakkan kembali perekonomian masyarakat.
Rapat tersebut turut dihadiri Maman Abdurrahman dan Apri Artoto untuk membahas perkembangan penanganan infrastruktur serta fasilitas usaha yang terdampak bencana di Sumatera. (kem/dit)
