Lampung Tengah – Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 dalam rangka Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) 2026.
Kegiatan tersebut diikuti secara daring melalui Zoom Meeting bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen-PPPA RI) serta tim verifikator pada Rabu (4/11/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Dr. Candra Puasati, S.Pd., M.Pd., didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Lampung Tengah, Nuliana, S.H., M.H., serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Verifikasi ini menjadi bagian penting untuk mengukur sejauh mana prinsip Pengarusutamaan Gender telah diterapkan dalam berbagai kebijakan, perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah.
Bagi masyarakat, penerapan PUG memiliki manfaat yang sangat penting. Melalui kebijakan pembangunan yang berkeadilan gender, pemerintah berupaya memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, perlindungan sosial, serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan daerah.
Dengan demikian, tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal atau mengalami diskriminasi dalam memperoleh pelayanan dan manfaat pembangunan.
Dalam proses verifikasi tersebut, seluruh perangkat daerah didorong untuk menyampaikan data, dokumen, dan bukti dukung secara akurat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini diperlukan agar evaluasi dapat menggambarkan kondisi nyata pelaksanaan PUG sekaligus menjadi bahan perbaikan terhadap program yang telah berjalan.
Pengarusutamaan Gender bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas PPPA, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan koordinasi agar setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar memperhatikan kebutuhan perempuan, laki-laki, anak-anak, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
Melalui evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai capaian sekaligus memperbaiki kekurangan dalam penyelenggaraan pembangunan yang responsif gender. Hasil evaluasi juga menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin merata, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) 2026 bukan sekadar mengejar penghargaan, melainkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan komitmen dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kesetaraan dan keadilan.
Pada akhirnya, pembangunan yang berhasil bukan hanya tentang kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang terciptanya masyarakat yang memiliki kesempatan yang sama untuk maju, hidup sejahtera, terlindungi, dan memperoleh manfaat pembangunan tanpa diskriminasi. (*)







