MAGELANG – Upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas pimpinan legislatif. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) 2026 yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada 15–19 April 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia bekerja sama dengan Akademi Militer ini diikuti 557 Ketua DPRD dari seluruh Indonesia.
Peserta terdiri atas 38 Ketua DPRD provinsi, 93 Ketua DPRD kota, 415 Ketua DPRD kabupaten, serta 11 pengurus Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia.
KPPD 2026 bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan legislatif sekaligus menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional.
Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Ia hadir bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar. Kehadiran keduanya menjadi bentuk komitmen legislatif di Lampung dalam mendorong sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Ria menegaskan bahwa KPPD bukan sekadar kegiatan pelatihan, melainkan forum strategis untuk memperkuat wawasan kebangsaan serta pemahaman terhadap arah kebijakan nasional.
“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh penguatan wawasan kebangsaan serta pemahaman utuh terhadap kebijakan nasional. Hal ini penting agar pelaksanaan tugas DPRD di daerah selaras dengan program pemerintah pusat,” ujar Ria, Jumat (17/4/2026).
Selama kegiatan berlangsung, peserta menerima pembekalan terkait perkembangan lingkungan strategis, penguatan jati diri bangsa, kewaspadaan nasional, serta peran pimpinan DPRD. Selain itu, materi juga mencakup visi dan program prioritas nasional, termasuk Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ria menambahkan, pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan penting dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di daerah.
Mengusung tema “Memperkuat Peran Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Guna Mendukung Asta Cita Menyongsong Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini diharapkan mampu mempererat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di daerah.
“Kami berkomitmen untuk terus mengoptimalkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta mendukung kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” kata dia.
KPPD 2026 di Magelang menjadi salah satu langkah konkret dalam memperkuat koordinasi pusat dan daerah. Dengan peningkatan kapasitas kepemimpinan serta pemahaman terhadap kebijakan nasional, diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. (Adv)
