JAKARTA- Partai NasDem minta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meniadakan pelaksanaan pemilu serentak. Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyatakan Ini mesti dilakukan lantaran banyak partai politik yang merasa berat dengan skema pemilu serentak.
“Karena hampir saya yakin semua institusi parpol merasakan betapa beratnya kondisi pelaksaan pemilu secara serentak itu,” kata Paloh usai lakukan pertemuan dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Golkar yang ada di bilangan Slipi, Jakarta, Selasa (9/3/20).
Mengenai pernyataannya itu, Paloh berkaca pada pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Sebagai salah satu kontestan, Paloh mengaku partainya cukup keberatan mengikuti penyelenggaraan pemilu setempat tersebut.
Oleh karenanya, ia berharap agar MK bisa mengambil keputusan agar Pileg dan Pilpres bisa dilaksanakan seperti semula yang diselenggarakan secara terpisah.
“Eksesnya, situasinya, sebenarnya di luar pada batas kewajaran kapasitas kami sebagai peserta pemilu. Maka seyogyanya kami berharap mungkin tetap terpisah,” ujarnya.
Selain Golkar, Paloh mengatakan, partainya juga akan membicarakan masalah ini dengan partai-partai lain.
Pada bagian lain, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyatakan juga mendukung usulan Nasdem soal kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7 persen untuk diterapkan secara nasional.
“Ada usulan dari Pak Surya Paloh bahwa parlemen treshold 7 persen dan Partai Golkar melihat ini suatu yang bagus dan Partai Golkar akan mendukung konsep tersebut,” kata Airlangga. (cni/dim)
