Terkait 2 Raperda, DPRD Metro Gelar Rapat Paripurna

# Dilihat: 1.524 pengunjung
  • Bagikan

METRO- DPRD Kota Metro gelar rapat paripurna terkait dua Raperda Kota Metro, yakni perubahan Raperda tentang peraturan daerah Kota Metro nomor tiga tahun 201 tentang perolehan bea hak Atas tanah dan bangunan dan Raperda Kota Metro tentang rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota metro tahun 2021-2026.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Metro, Toni MG Nasution.

Diketahui, kedua Raperda tersebut telah dibahas secara intensif oleh Pansus DPRD secara internal maupun dengan eksekutif serta stakeholder terkait, serta perpansus dengan pimpinan DPRD Kota Metro dalam rapat panitia khusus DPRD Kota Metro.

Dalam rapat paripurna tersebut pansus dua DPRD yang membahas tentang Raperda perolehan hak bea hak atas tanah dan bangunan menyampaikan bahwa berdasarkan surat keputusan pimpinan DPRD Kota Metro nomor 1711/11/DPRD/2021 tanggal 9 Agustus 2021, telah dibentuk panitia khusus pembahasan Terhadap tiga rancangan peraturan daerah Kota Metro.

Terhadap Raperda tentang perolehan bea hak atas tanah dan bangunan Berdasarkan pembahasan dan Penyempurnaan dengan telah selesainya proses pembahasan ditingkat pansus, akhirnya dapat disimpulkan Raperda Tentang perubahan Perda Kota metro nomor tiga tahun 2011 Tentang perolehan bea hak atas tanah dan bangunan Secara substansif dan rasional sudah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku,dan telah dirumuskan secara baik sehingga dapat ditingkat dalam rapat paripurna DPRD sehingga Raperda tersebut dapat disetujui bersama menjadi peraturan daerah.

Kemudian dilanjutkan dengan laporan pansus tiga yang membahas tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD.

Pansus tiga menyatakan bahwa sesuai dengan visi dan misi Kota Metro yaitu terwujudnya Kota Metro berpendidikan Sehat sejahtera dan berbudaya,visi tersebut akan di wujudkan dalam lima Misi yaitu, mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing ditingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.

BACA JUGA:  Jumat Berkah, GML Metro Bagikan Paket Sembako

Misi dua Mewujudkan masyarakat sehat jasmani rohani dan sehat secara sosial,misi tiga meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif efisien Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,misi keempat Meningkatkan masyarakat produktif Berdaya saing dalam bidang teknologi inovasi dan ekonomi kreatif,dam misi kelima mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik good government terhormat dan bermartabat.

Berdasarkan visi dan misi tersebut Juga telah diluluskan tujuan dan sasaran sebagai dasar dalam penyusunan Pilihan strategi pembangunan dan menjadi sarana untuk mengevaluasi.

Sesuai dengan hasil pembahasan Maka dapat disimpulkan bahwa Raperda Kota Metro Tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kota Metro tahun 2021-2026,baik secara penulisan maupun substansi materi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Walikota Metro, Wahdi Siradjuddin mengucapkan terimakasih kepada ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Atas saran masukan dan kritikan serta pertanyaan terhadap Substansi yang tertuang dalam dokumen RPJMD.

“Dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua dan Wakil Ketua beserta anggota dewan, Khususnya kepada tingkat pansus yang telah membahas rancangan peraturan daerah Kota Metro tentang perubahan atas peraturan daerah nomor tiga tahun 2011, tentang perolehan bea hak atas tanah dan bangunan,” ucapnya.

“Kami juga sangat mengapresiasi kepada DPRD Kota Metro yang telah mengajak turut serta kantor pertanahan Kota Metro untuk ikut dalam pembahasan rancangan Raperda ini pada tingkat pansus, sehingga Raperda perubahan atas Raperda nomor tiga tahun 2011 tentang perolehan bea hak atas tanah dan bangunan ini dapat lebih menjadi sempurna,” lanjutnya.

Wahdi memaparkan, selanjutnya kedua Raperda ini akan dilakukan evaluasi oleh Gubernur Lampung dan pada akhirnya hasil evaluasi Raperda Kota Metro dapat diterima dengan dilanjutkan pemberian nomor register peraturan daerah Agar perda ini dapat ditandatangani oleh Walikota dan dapat diundangkan.

BACA JUGA:  MK Nyatakan Tidak Terima 30 PHP Pilkada Serentak 2020

“Sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang nomor dua tiga Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor sebelas tahun 2020,” paparnya.

Mengakhiri pidato penyampaiannya, Wahdi kembali mengucapkan terimakasih dan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasamanya.

“Dan kepada seluruh masyarakat Kota Metro, yang telah ikut berperan aktif dan berpartisipasi serta mendukung kebijakan program pemerintah kota metro,yang sesuai dengan visi dan misi berpendidikan sehat dan berbudaya,semoga kerja kerja keras ini dapat bermanfaat,” tutupnya. (hum)

  • Bagikan
banner 325x300