Beranda Lampung Lampung Utara Meski Kebijakan Tak Populer, Plt Bupati Lampura Bakal Tunaikan Janji Kampanye

Meski Kebijakan Tak Populer, Plt Bupati Lampura Bakal Tunaikan Janji Kampanye

1029
0

LAMPUNG UTARA- Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Utara Budi Utomo nyatakan akan penuhi janji politiknya kepada masyarakat Lampung Utara (Lampura), seperti yang diucapkan oleh pasanganya Bupati Non-aktif Agung Ilmu Mangkunegara pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lampura beberapa tahun yang lalu.

Visi misi selama Pilkada itu akan dilaksanakan oleh Budi Utomo, meski tanpa pasangannya yang tersandung masalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu.

Ia mengatakan, meski pada akhirnya ia mengambil kebijakan tidak populer dengan meniadakan pembangunan fisik di tahun anggaran 2020 ini, dikarenakan fokus melunasi hutang-hutang Pemkab setempat kepada rekanan untuk pekerjaan di tahun 2018.

” Sebagaimana kita ketahui visi misi kami sudah dituangkan dalam RPJMD, otomatis menjadi tanggung jawab saya. Akan tetapi sesuai dengan keadaan kita saat ini, visi misi itu dilaksanakan secara bertahap ” kata Budi Utomo, kepada Senator ID di Loby Pemkab Lampura, Senin (17/02/20).

Ia mengatakan, untuk menekan devisit anggaran Pemkab Lampura akan melakukan kegiatan skala prioritas yang langsung menyentuh kemasyarakat, dan menekan SKPD untuk tidak lagi melakukan kegiatan yang sifatnya seremonial.

“Kita mengutamakan kegiatan yang bersentuhan dengan kepentingan publik, saya juga sudah memerintahkan seluruh SKPD untuk tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya hanya seremonial,” tegas Budi.

Ketika ditanya mengenai pembayaran proyek 2018 yang hingga kini belum dibayarkan, Budi Utomo mengatakan, sudah membentuk tim untuk menyimpulkan dasar hukum yang kuat untuk melakukan pembayaran hutang pekerjaan kepada rekanan ditahun 2018.

“Kita sudah membentuk tim, yang saat ini sedang ke Jakarta, menghadap inspektorat Jendral, BPKP, atau mungkin ke kementerian – kementerian terkait agar mendaptakan legalitas hukum,” jelas Budi.

Diterangkannya, setelah mendapat legalitas hukum tersebut, ia akan menyurati BPKP untuk melakukan audit on-Call.

“Begitu mendapat legalitas hukum, secepatnya saya surati BPKP untuk melakukan audit on-call, agar mengetahui seberapa yang sudah dilaksanakan dilapangan sehingga mendapatkan angka. Itulah yang kita bayarkan kepada pihak terkait (rekanan),” tegasnya.

Selian itu, Budi juga berjanji secepatnya akan menyelesaikan polemik yang menyebabkan defisit anggaran di Lampura. (kis/dit)

Facebook Comments