Beranda Headline Dibawah Erick Tohir, Kementerian BUMN – DPR RI Bakal Mesra?

Dibawah Erick Tohir, Kementerian BUMN – DPR RI Bakal Mesra?

1234
0

Jakarta- Kementerian BUMN bakal perbaiki hubungan dengan DPR RI yang sempat memburuk saat BUMN dipegang era Rini Sumarno. Ini ditegaskan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga kepada awak media dalam pertemuan terbatas di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/19).

Menurutnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan akan memperbaiki hubungan antara kementeriannya dengan DPR. Erick berencana menemui para anggota Komisi VI DPR RI dalam waktu dekat.

“Pasti kami akan datang kalau diundang DPR. Saat ini belum ada (undangan pertemuan dari Komisi VI), kami masih tunggu,” ungkap Arya.

Menurut Arya, ada banyak masalah yang perlu dibicarakan oleh Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR. Pembicaraan tersebut, khususnya menyangkut upaya pembenahan yang tengah dilakukan Erick di kementerian dan perusahaan pelat merah.

“Tapi ya kenalan dulu lah, kan sudah lama tidak, kangen-kangenan dulu,” katanya.

Lebih lanjut, Arya meyakini hubungan kementerian dengan dewan legislatif akan lebih baik ke depan. Hubungan Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR sempat renggang pada masa Rini Soemarno.

Kerenggangan dipicu oleh perpanjangan Kontrak JICT kepada Hutchison Port Holdings pada 2014 lalu. Keputusan itu dinilai telah melanggar UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran lantaran mengabaikan otoritas pemerintah, yakni Menteri Perhubungan (Menhub), sebagai regulator di pelabuhan.

Atas masalah tersebut, Komisi VI DPR bahkan sempat mengeluarkan surat edaran yang melarang Rini hadir di gedung komisi dalam rapat pemerintah bersama legislatif. Hubungan yang kurang harmonis itu terjadi sepanjang pemerintahan Kabinet Kerja.

“Ya kan sekarang menteri baru, DPR-nya baru, 60 persen orang baru, kelihatannya bisa lah, kami sudah komunikasi. Komentar banyak kok support ke kami terhadap langkah-langkah BUMN sekarang,” tuturnya.

Kendati begitu, Arya belum bisa memastikan kapan sekiranya pertemuan dengan anggota Komisi VI DPR bisa dilakukan. Erick sendiri, katanya, masih sibuk membenahi kementerian dan perusahaan negara yang sedang tidak punya pucuk pimpinan. (cni/dim)

Facebook Comments