Beranda Headline Atasi Banjir, MPR RI Minta Pemerintah Pusat dan Pemda Segera Koordinasi

Atasi Banjir, MPR RI Minta Pemerintah Pusat dan Pemda Segera Koordinasi

1657
0

Jakarta- Untuk atasi banjir yang melanda berbagai wilayah di Indonesia, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo minta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah segera melakukan koordinasi.

Menurutnya, keaktifan masyarakat dalam menyelamatkan sesama warga hingga membuat dapur umum, menjadi cerminan lain betapa bangsa Indonesia sangat kuat dengan nilai kegotongroyongannya.

“Sikap gotong royong yang ditunjukkan oleh warga sepatutnya juga ditiru oleh para pejabat publik yang diberikan amanah oleh rakyat sebagai penyelenggara negara,” kata Bamsoet di Jakarta, Kamis (2/1/20)..

Ia mengatakan Indonesia sudah 74 tahun merdeka, namun banjir masih saja menimpa, khususnya di daerah Jabodetabek, tanpa melupakan daerah lainnya, merupakan kawasan vital Indonesia.

Menurutnya, musibah banjir kali ini menjadi tamparan bagi para penyelenggara negara untuk serius menata pembangunan daerah dengan memperhatikan lingkungan dan aspek berkelanjutan.

“Dari komunikasi yang telah dilakukan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), TNI, Polri, jajaran pemerintah dari pusat hingga daerah, seluruh kekuatan sudah terjun langsung melakukan penyelamatan sekaligus penanggulangan terhadap para korban banjir,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu meyakini baik pemerintah pusat maupun daerah (Jabodetabek) pasti sudah memiliki rencana kerja dalam penangangan banjir.

Karena itu menurut dia tinggal bagaimana koordinasi antara pusat dan daerah agar rencana tersebut tidak saling berseberangan, apalagi berbenturan sehingga bisa cepat dijalankan dan rakyat tidak menjadi korban.

“Kita punya banyak sekali orang-orang cerdas, misalnya di BMKG, pasti dari jauh-jauh hari sudah bisa memprediksi bahwa hujan akan lebat. Jika hujan lebat debit air akan naik maka pemerintah pusat dan daerah harus bekerjasama agar jangan sampai warga terkena banjir,” katanya.

Langkah itu menurut dia agar tidak ada lagi perdebatan misalnya apakah harus normalisasi atau naturalisasi sungai dalam penanggulangan banjir.

“Pemerintah pusat punya rencana pembangunan prasarana pengendalian banjir pada keempat sungai, yakni Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter. Namun informasinya belum bisa maksimal lantaran terkendala pembebasan lahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,” katanya.

Menurut dia, tanpa kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, mustahil musibah banjir bisa diminimalisir dan yang menjadi korban adalah rakyat.(ant/dit)

Facebook Comments